Jangan Membuat Generasi Kita Bingung

BINGUNG! Begitu lah kondisi pelajar di Indonesia pascakepastian penerapan sistem Ujian Nasional (UN) baru yang diberlakukan per 2017 ini. Macam hal-hal serupa yang sebelumnya dilakukan terhadap tata cara UN, kondisi baru ini jelas membingungkan para calon pesertanya.

Kebingungan memang biasa menyeruak saat sebuah kebijakan baru diluncurkan. Pun saat ada kebijakan baru diterapkan pemerintah saat pelaksanaan UN, beberapa waktu lalu.

Kebingunan itu juga wajar, karena para peserta akan menemui hal-hal baru saat sebuah kebijakan diterapkan. Apalagi, sebelumnya mereka telah lebih dulu mempersiapkan diri untuk mengikuti UN berdasarkan tata cara lama.

Diberitakan Banjarmasin Post edisi Selasa (3/1.2017), setelah usulannya agar UN dihentikan sementara ditolak Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy membuat keputusan baru.

Jumlah mata pelajaran pada UN 2017 dikurangi dari enam menjadi tiga. Selain tiga mata pelajaran wajib yang akan diujikan yaitu Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, para siswa SMA bisa memilih satu mata pelajaran sesuai permintaan untuk diujikan.

Penerapan tata cara UN inilah yang membuat calon peserta UN menjadi kebingungan. Mereka sebelumnya belum pernah menerima kisi-kisi tata cara ujian seperti ini.

Diyakini, para guru yang sebelumnya memberikan kisi-kisi terkait tata pelaksanaan UN kepada murid-muridnya, juga tidak mengetahui bagaimana tata cara ujian yang akan dihadapi anak didiknya.

Kebijakan baru yang diterapkan pemerintah kali ini, dan seperti pejabat sebelumnya, melengkapi anekdot sistem pendidikan di negeri kita akan mengikuti kebijakan siapa menterinya. Tiap ganti menteri juga disertai diterapkannya sistem baru pendidikan.

Kondisi demikian berulang-ulang terjadi dan menjadi momok bagi dunia pendidikan. Alasannya, tentu semua dilakukan untuk kebaikan dunia pendidikan di Indonesia.

Namun para pengambil kebijakan tersebut mestinya jangan lupa, kini dipastikan persiapan yang dilakukan para siswa yang akan menghadapi UN di 2017 akan mengalami kendala.

Kalau sebelumnya mereka sudah siap 100 persen, kini harus kembali melakukan beberapa persiapan berdasarkan aturan sistem yang baru.

Mungkin sudah banyak pakar atau pengamat pendidikan memberikan masukan bagi para pengambil keputusan, agar kebijakan yang diambil bisa bersifat berkesinambungan. Pejabat yang baru hanya perlu meneruskan kebijakan pendahulunya.

Harapannya, kebijakan yang diambil sang pejabat harus memperbaiki sistem yang sudah ada, bukannya membuat sistem baru yang dapat membuat bingung para generasi penerus bangsa ini.

Silakan uji ilmu yang mereka dapat di bangku sekolah melalui metode yang mampu dipertanggungjawabkan. Agar apa yang mereka peroleh selama mengikuti pendidikan, benar-benar tertanam di pikiran, bukan sekadar tertulis di dalam buku pelajaran.

Diposting oleh Akhmad Syafe'i, S. Ag